PENGOLAHAN TERBITAN PEMERINTAH DAN BADAN INTERNASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

     

A.    Latar Belakang

Terbitan pemerintah atau badan-badan internasional adalah publikasi atau bahan pustaka yang secara resmi diterbitkan oleh pemerintah atau badan-badan internasional melalui lembaga yang bersifat informasi mengenai pemerintah, peraturan-peraturan, perjanjian-perjanjian, pengumuman-pengumuman resmi dan lain sebagainya.

B. Rumusan Masalah

1.                  Apa itu terbitan Pemerintah dan Internasional

2.                  Bagaimana pengolahan terbitan Pemerintah dan Internasional

C.     Tujuan

Makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai terbitan pemerintah, baik pengertian, macam-macam, ciri-ciri dan jenis-jenisnya, serta contohnya.

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Terbitan Pemerintah

Perpustakaan merupakan salah satu unsur penunjang dalam mendukung penyebaran informasi kepada seluruh pihak yang membutuhkan. Sehingga peran dari sebuah perpustakaan adalah sangat penting sekali, karena menjadi pusat dari penyebaran informasi itu sendiri. Salah satu sumber informasi yang harus disediakan dan tidak bisa diabaikan adalah Terbitan Pemerintah dan Badan Internasional.

Koleksi terbitan pemerintah mencakup publikasi pemerintah pusat dan daerah di seluruh wilayah Indonesia, baik legislatif, yudikatif/eksekutif, maupun, dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen. Suatu terbitan pemerintah biasanya dicetak atas biaya dari pemerintah, diterbitkan oleh badan-badan pemerintah dan pada umumnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan masalah pemerintah dan kepentingan umum.

Terbitan pemerintah biasanya menjadi suatu acuan dalam pengembangan sistem pemerintah. Terbitan pemerintah pada hakikatnya berisi mengenai masalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Menurut Saleh (2009: 87) terbitan pemerintah adalah publikasi atau  bahan pustaka yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah, melalui lembaga resmi yang berisi informasi mengenai pemerintahan, peraturan-peraturan atau perundangan, dan pengumuman pengumuman resmi. Sedangkan menurut Lasa (1994: 70) terbitan pemerintah merupakan informasi resmi dalam bidang-bidang: pertanian, statistik, peraturan perundangan, pendidikan, dan pertahanan.

Menurut Mustafa (2008: 27) terbitan pemerintah adalah setiap penerbitan yang dicetak atas biaya pemerintah, atau diterbitkan oleh badan-badan pemerintah, yang pada umumnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah pemerintahan atau masalah-masalah untuk kepentingan umum. Lebih lanjutYusuf (2009: 436) menerangkan bahwa dokumen pemerintah atau sering disebut dengan terbitan pemerintah adalah karya yang dicetak dan diterbitkan atas biaya dan kewenangan pemerintah atau badan-badan pemerintah. Ditegaskan oleh Suwarno (2011: 66) terbitan pemerintah merupakan jenis buku yang termasuk sebagai bahan rujukan yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah melalui lembaga resmi yang berisi informasi yang berkaitan dengan masalah pemerintahan atau masalah-masalah untuk kepentingan umum.

American Library Assosiation Glosary of Iibrary and Information Science membatasi terbitan pemerintah dan badan Internasional sebagai berikut: setiap terbitan yang berasal dari, diterbitkan oleh, atau dengan biaya dan wewenang setiap kantor resmi atau lembaga Internasional. BAPPEDA Aceh merupakan lembaga yang melakukan proses kegiatan pemerintahan dan menghasilkan berbagai bentuk informasi resmi dari hasil rapat maupun sidang yang dilakukan oleh anggota dewan bersama kepala daerah.

Terbitan pemerintah tergolong pada koleksi referensi yang diterbitkan lembaga pemerintah. Sumardji dalam Rahayuningsih (2007: 105) menerangkan bahwa koleksi referensi adalah kumpulan atau kelompok koleksi pustaka yang terdiri dari bahan pustaka berisi karya-karya yang bersifat memberitahu atau menunjukkan mengenai informasi-informasi tertentu yang disusun secara sistematis (biasanya disusun berdasarkan alfabet) untuk digunakan sebagai alat petunjuk atau konsultasi. Setiap koleksi referensi dapat dibedakan menurut sifat maupun isi informasinya.

Menurut Yusuf koleksi referensi terdiri atas beberapa bagian yaitu: (1) Kamus; (2) Ensiklopedia; (3) Buku Tahunan; (4) Buku Pedoman; (5) Direktori; (6) Almanak; (7) Bibliografi; (8) Katalog; (9) Indeks; (10) Abstrak; (11) Atlas; (12) Terbitan Pemerintah; (13) Laporan Hasil Penelitian; (14) Sumber Informasi Geografi, Biografi Dan Petunjuk Perjalanan. Lebih lanjut Sulistyo-Basuki menjelaskan bahwa buku referens memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Buku referens ditujukan untuk keperluan konsultasi; (2) Buku referens tidak dimaksudkan untuk dibaca seperti buku biasa; (3) Buku referensi sering kali terdiri dari entri yang terpotong-potong; (4) Di perpustakaan, buku referens biasanya tidak dipinjamkan karena buku tersebut diperlukan setiap waktu untuk konsultasi; (5) Informasi disusun untuk memudahkan penulusuran secara cepat dan menyeluruh. Susunan ini dapat menurut abjad, judul, subjek, atau kronologis disertai indeks untuk keperluan temu balik. Koleksi terbitan pemerintah yang terdapat di kantor BAPPEDA Aceh seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan studi dan penelitian serta harus diketahui oleh setiap kelompok masyarakat.

Terbitan pemerintah merupakan koleksi dari perpustakaan, jadi fungsi terbitan pemerintah berkaitan dengan fungsi koleksi perpustakaan secara umum. Menurut Sinaga (2011: 39-41) fungsi koleksi perpustakaan yaitu: (1) Fungsi referens adalah koleksi perpustakaan yang bisa memberikan rujukan tentang berbagai informasi secara cepat, tepat, dan akurat; (2) Fungsi kurikular adalah bahan-bahan yang mampu mendukung kurikulum; (3) Fungsi umum adalah setiap orang yang datang ke perpustakaan mempunyai kebutuhan, apakah dia ingin mengetahui tentang informasi tertentu, bagaimana cara mengerjakan sesuatu, mau meminjam sesuatu, dan (4) Fungsi penelitian adalah perpustakaan dapat dijadikan sarana yang menyediakan berbagai sumber informasi yang dibutuhkan pemakai atau peneliti dalam melakukan tugasnya.

B.     Tujuan dan Fungsi

Penerbitan pemerintah merupakan salah satu penghubung antara pemerintah dengan masyarakat umum mengenai suatu kebijakan. Menurut Adinfafash (2011) sebagai salah satu sarana penerangan dan penyuluhan yang dikelola pemerintah. Penerbitan pemerintah bertujuan untuk membina sikap mental dan sikap hidup manusia yang berasaskan pancasila, baik sebagai perorangan maupun sebagai bangsa dan bergairah untuk membangun.

Dengan tujuan tersebut, penerbitan pemerintah harus berfungsi sebagai sarana untuk merangsang motivasi, keikutsertaan dan keterlibatan diri dalam kegiatan pembangunan demi tercapainya cita-cita masyarakat dan bangsa. Selanjutnya penerbitan pemerintah berfungsi pula mengamankan kebijakan pemerintah di forum nasional dan internasional serta membina dan memupuk saling pengertian dan persahabatan antar bangsa.  Ada kalanya suatu informasi justru hanya diperoleh pada terbitan pemerintah, karena informasinya tidak terdapat di dalam buku lain yang dapat diperoleh secara bebas atau dijual di toko buku. Oleh sebab itu terbitan pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang memerlukan demi tercapainya tujuan dan manfaat dari penerbitan berbagai jenis terbitan pemerintah tersebut.

Menurut Mustafa (2008: 29) contoh terbitan pemerintah adalah: (1) Izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai bagi pegawai negeri sipil. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983. Tgl. 26 April 1983. Departemen penerangan 1983; (2) Undang-undang perpajakan beserta pajak bumi dan bangunan. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986. Berisi undang-undang no. 6, 7, 8 tahun 1983 serta Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 1983; (3) Pidato presiden pengantar nota keuangan APBN tahun 1993.

Yusuf (2009: 437) juga mengemukakan beberapa contoh penerbitan pemerintah adalah sebagai berikut. (1) Sekretariat Negara. Pidato Kenegaraan RI. Tanggal 16 Agustus 1985. Jakarta. 1985; (2) Universitas Padjajaran. Laporan Rektor pada Dies Natalis XXIX Universitas Padjajaran. Universitas Padjajaran. Bandung. 1986; (3) U.S. Superintendent of Documents. Monthly Catalog of United States Government Publication. Washington. D.C. 1895 sampai sekarang. Bulanan, dan (4) Biro Pusat Statistik. Statistik Indonesia Tahun 1985.

Menurut Lasa (1994: 70) secara garis besar terbitan pemerintah mencakup: (1) Kegiatan pemerintah yang perlu diketahui oleh masyarakat awam seperti: pemilihan umum, sensus penduduk, dan sidang kabinet; (2) Informasi resmi yang dapat dipergunakan sebagai bahan studi maupun penelitian; (3) Perundang-undangan, peraturan, ketetapan pemerintah yang harus diketahui oleh setiap warga negara maupun kelompok masyarakat tertentu seperti: pajak, undang-undang lalu lintas, undang-undang perkawinan, dan undang-undang pendidikan. Sedangkan menurut Yusuf (2009: 437) informasi penting yang dapat diperoleh melalui penerbitan atau dokumen pemerintah ini, antara lain tentang peraturan-peraturan pemerintah, undang-undang dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan masalah lain yang dikeluarkan atas kewenangan dan tanggung jawab pemerintah.

C.     Ciri-Ciri Terbitan Pemerintah

Menurut Mustafa (2008: 30) ciri umum terbitan pemerintah adalah sebagai berikut. (1) Diterbitkan dalam jumlah yang sangat banyak dan dibagikan secara cuma-cuma kebanyak pihak, nasional atau internasional sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi; (2) Selain diterbitkan oleh pemerintah atau kantor pusat, pemerintah daerah atau kantor cabang. Meskipun biasanya di pemerintahan kantor pusat ada bagian penerbitan khusus; (3) Kebanyakan terbitan ini tidak dikenal secara umum dan hanya ditemukan di kantor-kantor resmi atau di perpustakaan besar; (4) Terbitan jenis ini jarang dicakup dalam bibliografi; (5) Katalog resmi terbitan pemerintah sering kurang informatif; (6) Terbitan ini jarang ditemukan di toko-toko buku pada umumnya; (7) Memungkinkan jenis rujukan satu-satunya mengenai informasi yang dibutuhkan.

Yusuf (2010: 17) menerangkan, terbitan pemerintah dapat dilihat dari dua segi yaitu: dari lembaga yang menerbitkannya, dan dari segi penggunaannya. Dilihat dari lembaga yang menerbitkannya antara lain adalah lembaga-lembaga resmi yang bernaung di bawah pemerintah, baik pusat maupun daerah, seperti sekretariat negara, departemen pemerintahan, dan termasuk lembaga lain yang bersifat komersial di bawah naungan pemerintah. Sedangkan dari segi penggunaannya publikasi dan dokumen pemerintah bisa dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut. (1) rekaman administrasi negara atau pemerintah; (2) dokumen penelitian para ahli termasuk sejumlah data dan statistik yang amat besar nilainya, sampai kepada masalah sains dan bisnis; (3) sumber-sumber informasi yang sifatnya umum.

D.                     Macam-macam terbitan pemerintah:

1.     Undang-undang
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik danhukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

2.     Peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

3.     Peraturan Presiden
Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

4.     Iklan layanan masyarakat
Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Iklan layanan masyarakat (ILM) dapat dikampanyekan oleh organisasi profit atau non profit dengan tujuan sosial ekonomis yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Contoh Terbitan Pemerintah:

1.         Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983. Tgl 26 April 1983. Departemen Penerangan 1983.

2.         Undang-Undang Perpajakan  Beserta Pajak Bumi  dan Bangunan. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986. Berisi Undang-undang No. 6, 7, 8 tahun 1983 serta Peraturan Pemerintah  nomor 35 tahun 1983. Pidato Presiden Pengantar Nota Keuangan APBN tahun 1993.

                                               

Di dunia ini banyak lembaga-lembaga internasional yang tugasnya bukan saja mengurusi satu Negara, tetapi banyak Negara. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai penerbitan masing-masing yang dapat dikategorikan sebagai terbitan badan-badan internasional. Misalnya, Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), United Nations Organization (UNO), Yayasan Asia (Asia Foundation), Yayasan Ford (Ford Foundation), Green Peace, International Moneter Fund (IMF), OPEC dan sebagainya. Semua lembaga tersebut mempunyai terbitan masing-masing yang memiliki nilai informasi penting. FAO (Food and Agricultural Organization) Statistical Development Series 2e.

E. Pengelolaan Terbitan Pemerintah

1.Terbitan pemerintah mencangkup publikasi pemerintah pusat dan daerah di seluruh wilayah indonesia, baik legislatif,                                                                                                          yudikatif/eksekutif, maupun dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen.

2. Terbitan pemerintah biasanya dicetak atas biaya dari pemerintah.

3. Diterbitkan dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan biaya dari pemerintah.

4. Diterbitkan oleh badan pemerintah/kantor pusat, pemerintah daerah atau kantor cabang.

5. Diterbitkan oleh badan-badan pemerintah dan pada umumnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan masalah pemerintah dan kepentingan umum.

H.    Badan Internasional

Lembaga-lembaga Internasional mempunyai penerbitan masing-masing yang dapat dikategorikan sebagai terbitan badan-badan internasional. Misalnya, Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), United Nations Organization (UNO), Yayasan Asia (Asia Foundation), Yayasan Ford (Ford Foundation), Green Peace, International Moneter Fund (IMF), OPEC dan sebagainya. Semua lembaga tersebut mempunyai terbitan masing-masing yang memiliki nilai informasi penting. FAO (Food and Agricultural Organization) Statistical Development Series 2e.

I.       Macam-Macam Terbitan Badan-Badan Internasional

1.     Keputusan-keputusan badan-badan internasional

2.     Hasil penelitian yang dijalankan dibawah suatu badan internasional à misal:  penelitian di bidang kesehatan, lingkungan, atau pendidikan

3.     Laporan tahunan, misalnya: laporan tahunan bank dunia yang berisi pengungkapan public kepentingan keuangan yang dilakukan oleh Tim Manajemen Senior Kelompok Bank Dunia.

4.     Buku dan brosur

5.     Perjanjian-perjanjian internasional à misalnya:

a.       Piagam PBB, yaitu perjanjian konstituen dan seluruh penanda tangan terikat dengan isinya

b.      Piagam ASEAN, yaitu perjanjian perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang bertujuan untuk mempermudah kerjasama, menghadapi tantangan internal, dan merefleksikan pandangan ke depan.

6.     Bibliografi internasional

7.     Direktori internasional

8.     Iklan Layanan Masyarakat

9.     Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Iklan layanan masyarakat (ILM) dapat dikampanyekan oleh organisasi profit atau non profit dengan tujuan sosial ekonomis yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Media Informasi

1.     Surat Kabar
a.     Publisitas
Penyebaran pada publik atau khalayak. Semua aktivitas manusia yang menyangkut kepentingan umum dan atau menarik untuk umum adalah layak untuk disebarluaskan. Pesan melalui surat kabar harus memenuhi kriteria tersebut.

b.     Periodesitas
Menunjukan pada keteraturan terbitnya, bisa harian, mingguan, atau dwi mingguan. Setiap hari manusia selalu membutuhkan informasi. Selama ada kehidupan, selama itu pula surat kabar terbit.

c.     Universalitas
Menunjuk pada kesemestian isinya, yang beraneka ragam dan dari seluruh dunia. Isi surat kabar meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Jika tidak, tidak dikategorikan media massa.

d.     Aktualitas
Terkini. Keadaan sebenarnya. Laporan tercepat menunjuk pada kekinian, atau terbaru dan masih hangat. Khalayak memerlukan informasi yang paling baru.

e.     Terdokumentasikan
Dari berbagai berita ada yang dianggap penting oleh pihak pikah tertentuuntuk diarsipkan atau dikliping. Misalnya berkaitan dengan instansinya, atau artikel bermanfaat untuk menambah pengetahuan. Pengklipingan biasanya dilakukan oleh public relations.

2.     Majalah
a.     Penyajian lebih dalam
Frekuensi majalah pada umumnya mingguan. Berita dalam majalah disajikan lebih lengkap, karena latar belakang peristiwa. Unsur ‘mengapa’ dikemukakan secara lengkap. Proses terjadinya peristiwa dikemukakan secara kronologis.

b.     Nilai aktualitas lebih dalam
Nilai aktualitas majalah bisa satu minggu. Karena biasanya majalah mingguan baru tuntas kita baca dalam tempo tiga atau empat hari.

c.     Gambar/foto lebih banyak
Jumlah halaman banyak, menampilkan gambar/foto yang lengkap, dengan ukuran besar kadang kadang berwarna, kualitas kertas yang digunakan lebih baik.

d.     Cover sebagai daya tarik
Disamping foto, kover juga merupakan daya tarik tersendiri yang menunjukan ciri suatu majalah, sehingga secara sepintas pembaca dapat mengidentifikasi majalah tersebut. Kover ibarat pakaian dan aksesorisnya pada manusia. Kover biasanya menggunakan kertas bagus dengan warna yang menarik.


3.     Radio Siaran

a.     Auditori
Sifat auditori sebagai konsekuensi dari radio siaran untuk didengar. Pesan radio siaran harus disusun secara singkat dan jelas, atau concise dan clear, atau harus be cristal clear.

b.     Radio is the now
Mestinya siaran radio dibandingkan media massa lainnya lebih aktual. Selain hitungannya dalam detik, proses penyampaiannya lebih aktual. Sering kali melakukan liputan langsung sari tempat kejadian (rewriting to update).

c.     Imajinatif
Pendengar radio siaran bersifat imajinatif. Imajinasi berbeda dari setiap pendengarnya sesuai dengan frame of reference (kerangka berpikir) nya.

d.     Akrab
Sifat yang lain adalah akrab dan intim. Seorang penyiar radio seolah-olah berada di kamar pendengar, menemani pendengar yang sedang melakukan aktivitasnya.

e.     Gaya Percakapan
“ keep it simple, keep it short, keep it conversational” adalah rumusan penulisan berita radio. Penyampaian pesan harus bergaya percakapan (conversational style). Menulis naskah radio siaran haruslah sebagaimana kita berbicara kepada khalayak sasaran (write the way you talk)

f.      Menjaga Mobilitas
Mobilitas pendengar terjaga, karena pendengar tidak meninggalkan pekerjaan ketika mendengarkan radio.

 4.     Televisi
a.     Audiovisual
Dapat didengar sekaligus dapat dilihat. Gambar dan kata-kata keduanya harus ada kesesuaian secara harmonis. Karena sifatnya ini, maka acara siaran berita harus selalu dilengkapi dengan gambar.

b.     Berpikir dalam Gambar
Bila Pengarah acara membuat naskah acara/membaca naskah acara dia harus berpikir dalam gambar (think in picture). Ada dua tahap yang dilakukan dalam proses berpikir dalam gambar. Pertama, visualisasi, menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar secara individual. Kedua, Penggambaran, kegiatan merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa, sehingga kontinuitasnya mengandung makna tertentu.

c.     Pengoprasian lebih Kompleks
Lebih banyak melibatkan orang. Peralatan yang digunakan pun lebih banyak dan untuk mengoperasikannya lebih rumit dan harus dilakukan orang-orang yang terampil dan terlatih.

5.     Film
1.     Layar yang Luas/Lebar
Layarnya berukuran luas. Layar film yang luas telah memberikan keleluasaan penontonnya melihat adegan-adegan yang disajikan dalam film.

2.     Pengambilan Gambar
Shot yang artistik menjadikan film lebih menarik. Yang bisa menggunakan extreme long shot dibandingkan pengambilan gambar TV lebih sering dari jarak dekat.

3.     Konsentrasi Penuh
Kita semua terbebas dari gangguan hiruk pikuknya suara diluar karena biasanya ruangan kedap suara. Dengan demikian emosi kita juga akan terbawa suasana.

4.     Identifikasi Psikologis
Suasana di gedung bioskop telah membuat pikiran dan perasaan kita larut dalam cerita yang disajikan. Secara tidak sadar kita mengidentifikasi diri dengan salah seorang pemeran dalam film itu dan meniru cara berpakain dan model rambutnya yang disebut imitasi.

 5.     Internet
Karakteristik yang dimiliki new media (internet) ini menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan media konvensional lainnya.

1.     Jangkauan global serta konektivitas dan akses 24 jam nonstop menjadikan suatu karakteristik utama dari internet.
2.     Kecepatan informasi yang bisa didapat dengan mengakses jaringan internet, membuat masyarakat semakin “candu” untuk terus dekat dengan dunia new media ini.
3.     Interaktif
Bila melihat karakteristik media konvensional, audien cenderung menjadi pihak yang pasif dimana posisi mereka hanya menjadi penerima informasi. Berbeda dengan internet, audien bisa berinteraksi dengan media tersebut bahkan dengan audien lain.
Sifatnya yang terbuka membuat internet menjadi media yang praktis dan cenderung murah untuk

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Dari makalah ini kami menarik kesimpulan bahwa terbitan pemerintah adalah tiap terbitan yang berasal dari, diterbitkan oleh atau dengan biaya dan wewenang tiap kantor resmi pemerintah, baik lembaga nasional maupun internasional. Terbitan ini, memiliki sifat nonprofit dengan masalah pemerintah dan kepentingan umum.

B.     Saran

Pemerintah sebaiknya memperbanyak terbitannya agar dapat dijadikan sebagai informasi bagi khalayak ramai. Dan perpustakaan memperbanyak koleksi terbitan pemerintah serta menginformasikannya kepada masyarakat luas, supaya dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Saleh. 2009. Pengantar Kepustakaan: Pedoman Bagi Pengguna Perpustakaan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Jakarta: Sagung Seto.

Badollahi Mustafa. 2008. Materi Pokok Bahan Rujukan Umum. Jakarta: Universitas Terbuka.

Lasa HS. 1994. Jenis-jenis Pelayanan Informasi Perpustakaan. Yogyakarta: Gajah   Mada University Press.

Pawit M Yusuf. 2009. Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan.Jakarta: Bumi Aksara.

Pawit M Yusuf. 2010. Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah.Jakarta: Kencana.

Rahayuningsih, F. 2007. Pengelolaan Perpustakaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sulistyo-Basuki. 1991. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.